Ratusan Tenaga Kesehatan Menggelar Aksi Damai Di Kantor DPRD Kolaka

Aksi Damai Tenaga Kesehatan Di Kantor DPRD Kolaka

JK. KOLAKA - Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) Kabupaten Kolaka, melakukan aksi dami terkait RUU Omnibus Law Kesehatan di kantor DPRD Kolaka, pada Senin (08/05/2023).

 

Dengan membawa spanduk, ratusan tenaga kesehatan yang tergabung orgasisasi, IDI, PPNI, IAI, HAKLI, PDGI, IBI dan PAFI mendatangi kantor DPRD Kolaka.

 

Kordinator lapangan, dr. Muhammad Aris mengatakan, hari ini nakes seluruh indonesia melakukan aksi damai menolak Rancangan Undang-Undang Omlibus Law.

 

"Kenapa kami tolak karena ada beberapa alasan yaitu, akan menghilangkan peran dari organisasi profesi kami, dimana peran organisasi profesi sangat penting untuk melindungi masyarakat, perlindungan masyarakat sangat penting, siapa yang tau ada dokter yang jahat bidan serta perawat kalau tidak ada profesinya sendiri," ucapnya.

 

Perlu kita tau bahwa mentri kesehatan yang sekarang itu bukan dari Nakes, jadi dia tidak tau terkait kesehatan, kalau tidak bisa merasakan roh kesehatan sebaiknya mentri kesehatan segera mundur dari jabatannya.

 

"Selama ini perjuagan kami pada saat covid-19 kemarin sangat banyak, kami mempertarukan nyawa kami, sampai teman-teman profesi kami banyak yang gugur, setelah Covid berakhir banyak cacian serta fitna yang mengarah kepada kami," tuturnya.

 

Terkait aksi damai ini, dr. Muhammad Aris menjelaskan Nakes Kolaka tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat di rumah sakit maupun puskesmas yang ada di Kabupaten Kolaka.

 

Sementara itu, Ketua DPRD Kolaka, Syaifullah Halik mengatakan, hari ini kami menerima aksi damai dari tenaga kerja kesehatan, dan ini hal yang harus kita perhatikan.

 

"Semua Fraksi yang hadir menolak RUU Omlibus Law, karena ada beberapa hal yang masih perlu kajian-kajian,ada beberapa poin-poin yang perlu pembahasan yang mendalam terkait penetapan RUU ini," ucapnya.

 

Syaifullah menambahkan DPRD Kolaka akan meminta serta menolak pengesahan RUU kesehatan tersebut, kalau perlu harus di sahkan harus ada kajian yang lebih dalam lagi dengan melibatkan orang kesehatan yang lebih paham, sehingga tidak ada yang dirugikan.

 

"Dimana kita tau tenaga medis adalah garda terdepan terkait pelayanan kesehatan yang ada di seluruh indonesia, karna ada poin-poin yang perlu dikaji lagi supaya jangan ada deskriminatif terhadap teman-teman kesehatan," tandasnya.

 

Ia berharap kepada tenaga kesehatan jangan sampai ada mogok kerja, jika mereka mogok kerja maka akan berdampak pada pelayanan kesehatan di Indonesia.

 

Terkait dengan TPP akan menjadi pembahasan DPRD Kolaka, tentu akan mengumpulkan data-data untuk dikaji secara bersama-sama.

 

"Insah Allah jika kondisi keuangan kita memadai kita akan upayakan dengan berbagai kajian-kajian tentunya," tutupnya. (dar)