PT Toshida : Pemda Koltim Tidak Berwenang Hentikan Tambang

JK. KOLAKA - Manajemen PT Toshida Indonesia menegaskan sikapnya terkait polemik di Kolaka Timur. Dalam konferensi pers Kamis (23/10/2025) di Kolaka, General Manager Umar menilai banyak narasi yang berkembang di publik telah mengaburkan fakta hukum.

Umar menegaskan, Toshida beroperasi dengan izin resmi yang sah sejak lama.

“Kami sudah pegang Kuasa Pertambangan sejak 2008, lalu ditingkatkan jadi IUP Operasi Produksi tahun 2010. Pemekaran Koltim baru terjadi tahun 2013. Jadi tuduhan seolah kami masuk tanpa izin jelas tidak sesuai kenyataan,” tegasnya.

Menurut Umar, justru yang membingungkan publik adalah narasi seolah-olah perusahaan baru hadir setelah Koltim berdiri, padahal izin sah sudah ada sebelumnya.

Menanggapi desakan penghentian sementara, Umar menyebut sikap Pemda Koltim tidak sejalan dengan aturan.

“Undang-Undang jelas menyebut kewenangan menghentikan atau mencabut izin tambang ada di Kementerian ESDM. Pemerintah kabupaten tidak punya wewenang itu. Kalau dipaksakan, justru bisa menyesatkan publik,” katanya.

Dengan kata lain, Pemda Koltim sebaiknya fokus pada fungsi koordinasi dan komunikasi, bukan mengambil langkah yang di luar kewenangannya.

Isu DBH juga ikut diangkat Pemda. Umar meluruskan bahwa mekanismenya diatur langsung oleh pemerintah pusat.

“Toshida tidak pernah lalai. PNBP, royalti, pajak—semuanya kami bayar ke kas negara. Dari situlah Kemenkeu menyalurkan DBH ke daerah, termasuk Koltim. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan Toshida tidak bayar DBH ke Koltim, itu salah kaprah,” tegasnya.

Soal tuduhan penghadangan pejabat saat kunjungan, Umar menjelaskan faktanya.

“Kami hanya menjalankan SOP K3. Tambang bukan tempat bebas keluar masuk. Semua yang datang, termasuk pejabat, harus sesuai prosedur keselamatan,” ujarnya.

Umar menambahkan, Toshida tidak hanya fokus menambang tetapi juga berkontribusi nyata. Salah satu program PPM yang sedang disiapkan adalah pembangunan Masjid Desa Taure, Kecamatan Aere. RAB sudah siap dan realisasi akan dilakukan bertahap.

“Kami berharap pejabat daerah ikut menyampaikan fakta yang benar, bukan menambah keresahan. Toshida berdiri di atas regulasi yang jelas, dan komitmen kami tetap: membangun bersama masyarakat dan pemerintah,” tutup Umar. (Dar)